DASAR HUKUM K3

DASAR HUKUM K3

Dasar Hukum K3 :

2. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia NOMOR : PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)


7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

8. Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR : KEP.239/MEN/2003. tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon Ahli Kesehatan dan Kesehatan Kerja

9. Penghargaan Bulan K3 bagi perusahaan Permenakertrans NOMOR: PER – 01/MEN/I/2007 Tentang Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Perusahaan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Terkait K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan berfungsi membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan perundangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.

Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.

Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang meruakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun
tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

Update dasar hukum k3.

 

× Ada yang bisa dibantu?